Budaya konsumerisme : mengapa terjadi?

Budaya konsumerisme yang tengah terjadi saat ini ditengarai cukup mengkhawatirkan, dimana manusia begitu sibuk dengan urusan ‘mendulang’ dan ‘membelanjakan’ uang sehingga dikhawatirkan kita sebagai manusia lupa akan nilai-nilai yang bermanfaat serta menjalani hidup yang bahagia. Dikatakan dalam artikel “The New Politics Consumption” yang ditulis oleh Julia Schor, bahwa para kritikus sosial menentang pendistribusian sumber daya yang bisa mengancam keberlangsungan ekologi sebagai akibat dari tujuan yang sangat ekonomis : memperbesar  pendapatan maupun keuntungan orang-orang yang bekerja. Hal yang ditentang oleh para kritikus ini merupakan sebuah pandangan yang ditelurkan oleh para ekonomis yang radikal, dimana mereka sangat percaya bahwa kesejahteraan ditentukan dari pendapatan.

Mari kita tengok dulu kondisi di Amerika berdasarkan artikel ini. Jadi, di Amerika sendiri dewasa ini rata-rata merasa kesulitan untuk mencapai standar kepuasan hidup, dibandingkan dengan 25 tahun yang lalu. Coba lihat jam dan sistem kerja mereka yang membutuhkan hampir separuh hidupnya di kantor namun dengan tingkat sekuritas yang rendah serta tekanan dalam lingkungannya. Seorang ekonomis, David Gordon, mengatakan bahwa solusi dari situasi ini dengan cara mencukupi pendapatan setiap rumah tangga, yang diduga bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk. Hal ini ditentang oleh Schor, karena peningkatan pendapatan ini sendiri bisa memicu budaya konsumerisme yang mana merupakan permasalahan yang justru sedang dihadapi. Selain itu, pendapatan yang cukup itu hanyalah sebuah tujuan yang elusif – bagaimana tidak, ‘cukup’ itu relatif bagi setiap orang. Yang ketiga, mungkin saja 20 tahun lagi rata-rata pendapatan 100 juta rupiah merupakan sesuatu yang diterminasikan sebagai ‘cukup’.

Beralih dengan budaya konsumerisme di Indonesia. Adalah merupakan sebuah kewajaran jika setiap masyarakat mengalami masa transisi, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang mengalami perubahan dari segi konsumerisme seiring dengan pembangunan dan modernisasi yang terjadi, terutama dengan hal-hal yang memanfaatkan teknologi Barat. Yang dimaksud dengan Barat disini adalah Amerika, Eropa Barat, Jepang, Korea Selatan dan sebagainya, yang memicu perubahan budaya dan pastinya membuat perubahan gaya hidup dan kebutuhan sehingga berimbas pada konsumsi masyarakat.

Di jaman orde baru, ketika di desa-desa tidak ada pesawat televisi maupun gedung bioskop dan sarana hiburan warga hanyalah mengobrol dan bermain dengan orang sekitar – yang mana persis dengan penggambaran situasi di Amerika era 60 hingga 70an di atas, masyarakat tidak memiliki kebutuhan-kebutuhan yang ‘aneh-aneh’. Namun, seiring dengan masuknya modernisasi ditandai dengan menjamurnya hiburan modern dari televisi dan bioskop yang membawa gaya hidup Barat, muncullah apa yang dianggap masyarakat sebagai standar kehidupan yang layak. Sehingga, kebutuhan akan mobil, gadget, rumah mewah, dan busana-busana tertentu menjadi meningkat dan menciptakan budaya konsumerisme. Gaya hidup konsumtif ini menjalar dengan cepat ke seluruh lapisan masyarakat, ketika orang-orang mulai berlomba membeli peralatan elektronik terbaru atau pakaian paling trendi, yang kini nilai gunanya sudah semakin bergeser dan justru nilai statusnya yang diperhatikan.

Konsumerisme sendiri di Indonesia lebih terasa di daerah perkotaan. Seperti yang dikemukakan oleh Wick (1985) dalam penelitiannya terhadap pengeluaran masyarakat Indonesia berikut : “Between 1960 and 1976 real expenditure per capita increased twice as rapidly in urban (40 percent) as in rural (20 percent) Java and faster in Jakarta (50 percent) than in any other city. Moreover, the increase of 40 percent in urban per capita expenditure was biased heavily toward the upper expenditure quintiles”. Honda, Toyota, Volvo, Apple menjelma menjadi simbol modernitas. Pengaruh iklan dan modernisasi juga turut dirasakan oleh para Ibu di perkotaan bahkan pedesaan, dimana banyak Ibu yang mulai memberikan bayinya susu formula ketimbang memberikannya ASI, seperti yang dikatakan oleh Nuradi (1977) : “Yang lebih buruk lagi terjadi pada kasus penyusuan bayi. Ibu-ibu di desa, karena melihat ibu-ibu di kota menyusukan anaknya dengan susu kaleng, mulai meniru kebiasaan itu. Celakanya, kemampuan ekonomi mereka menyebabkan susu kaleng yang sebenarnya hanya cukup untuk satu liter itu dipergunakan seminggu penuh”. Walaupun ada kecenderungan kembalinya peran ASI setelah adanya kampanye dari UNICEF di tahun 80an. Sehingga, nampaklah bahwa budaya konsumerisme yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah efek dari perkembangan teknologi dan modernisasi yang muncul pula sebagai akibat dari pergeseran kebudayaan sebagai efek dari media.

Schor menggambarkan situasi yang tengah terjadi saat ini disebut sebagai The New Consumerism. The New Consumerism ini adalah upaya peningkatan gaya hidup, keinginan untuk tampil diakui, prestise terhadap sebuah barang dan perlombaan untuk memilikinya, serta keterputusan antara keinginan konsumen dengan pendapatan.  Tahun 50 sampai 60an di Amerika Serikat, sistem rumah bertipe serupa yang berdempet dan hubungan baik dengan tetangga membuat masyarakat hanya membandingkan diri mereka dengan tetangga sekitar, yang mana kurang lebih punya pendapatan dan gaya hidup yang tidak jauh berbeda sehingga keinginan untuk membeli sesuatu pun tidak begitu besar. Namun, ketika perempuan mulai memasuki dunia kerja dan melihat dunia diluar ia dan tetangganya, dan juga ditambah semakin merajalelanya media yang turut menstereotipekan standar kehidupan yang bahagia membuat budaya konsumerisme ini meningkat. Ditambah lagi, keberadaan kartu kredit yang semakin mempermudah masyarakat untuk membelanjakan uangnya demi memenuhi kebutuhan mereka menyebabkan masyarakat hampir kesulitan untuk menabung dibanding masa-masa dulu, karena kartu kredit ‘meminjamkan tabungan masa depan’ mereka untuk dinikmati di masa kini.

Dampak dari semua ini tentu lebih cenderung kepada mereka yang berada di kelas menengah. Kalangan kelas menengah berusaha agar bisa mencapai kesejahteraan hidup dengan berkaca pada kalangan kelas atas, dan tekanan ini memicu mereka untuk bekerja jauh lebih keras. Gap-gap tercipta sebagai akibat dari perubahan struktural – seperti penolakan oleh komunitas, intensifikasi ketidak adilan, pertumbuhan media massa, dan lain-lain. Sehingga, pertumbuhan budaya konsumerisme dewasa ini berkisar pada pendapatan, kekayaan dan kredit. Selain itu, budaya konsumerisme juga berkisar pada sesuatu yang lebih ‘semu’ : keputusan dan pilihan konsumen. Konsumsi menjelma menjadi sebuah kebiasaan di tengah masyarakat.

Pandangan konvensional mengatakan bahwa para konsumen bisa berpikir secara rasional, sudah terliterasi dengan baik perihal produk-produk yang ada di pasaran, preferensi mereka terhadap suatu produk merupakan sebuah konsistensi dari waktu ke waktu – terbebas dari preferensi orang lain, produksi dan konsumsi produk tidak memberikan efek ‘eksternal’ – perubahan tatanan harga pada produk lain misalnya, serta tersedianya pasar-pasar sebagai alternatif konsumsi yang lengkap dan juga kompetitif.

Perlu diketahui bahwa beberapa konsumen tidak sepenuhnya rasional, misalnya anak-anak. Anak-anak tidak punya kemampuan untuk memikirkan secara matang ‘apakah saya membutuhkan ini? Apakah harga produk ini pantas dan sesuai dengan kegunaannya?’ dan sebagainya. Kedua, cobalah kita tengok penjualan susu, misalnya. Apakah kita sebagai konsumen sudah mengetahui dengan pasti bagaimana proses susu tersebut dibuat, atau sekedar bagaimana yang ditampilkan oleh media saja? (Jangan coba mencari tahu kalau anda masih ingin rajin minum susu :p)

Di akhir tulisannya, Schor mengemukakan 7 poin dalam apa yang disebutnya sebagai Politics of Consumption, sebagai upaya penanganan masalah konsumerisme yang tengah terjadi ini.

  1. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak
  2. Pengutamaan kualitas hidup diatas kuantitas barang/kekayaan yang dimiliki
  3. Konsumsi yang menjaga keberlangsungan ekologi/ramah lingkungan
  4. Praktik konsumsi yang demokratis
  5. Politik retailing dan lingkungan kultural – toko retail yang mendukung kebutuhan setempat
  6. Mengekspos fetisisme komoditas
  7. Gerakan dari konsumen serta kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup dan penanganan masalah konsumerisme ini

Tentu saja ketujuh poin ini merupakan sebuah harapan akan kondisi yang ideal, sehingga perlu waktu dan effort yang keras agar ini bisa terwujud.

Referensi :

Heryanto, Januar. “Pergeseran Nilai dan Konsumerisme di Tengah Krisis Ekonomi di Indonesia”. In NIRMANA, Vol 6 : 1, pp. 52-62.

Schor, Juliet. “The New Politics of Consumption”. In Dines & Huez, pp.183-195.

Advertisements

Masyarakat Multikultural dan Pendidikan di Indonesia

 

Presentation1

Soal UTS SD kelas I Tahun Ajaran 2015/2016 (source)

Cobalah perhatikan potret dari soal UTS kelas I SD yang tertaut di atas. Ada beberapa butir soal yang menggelitik hati saya. Pertama, adalah soal nomor 5 dengan bunyi sebagai berikut : Orang yang mencari nafkah untuk keluarga adalah… dan batasan pilihan berupa ayah, ibu dan kakak. Soal kedua yang juga menggelitik adalah soal nomor 8 dengan bunyi : Reni dan Eva bermain… dan batasan pilihan berupa bola, boneka, dan layang-layang. Soal ini adalah soal pilihan ganda, yang artinya satu soal hanya memiliki sebuah jawaban yang tepat. Saya hampir yakin 100% jawaban untuk soal nomor 5 adalah Ayah, dan nomor 8 adalah boneka. Mengapa? Saya juga pernah SD (lol). Well, setidaknya di zaman saya, itulah jawaban yang semestinya dipilih oleh saya dan teman-teman saya kalau tidak mau mendapat nilai jelek.

Namun, yang menjadi concern saya — dan jelas sekali tidak pernah terpikirkan oleh saya ketika saya masih SD, adalah bagaimana jika di rumah seorang anak bukan ayah yang mencari nafkah? Bagaimana jika (maaf) kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, sehingga kakaknya yang mencari nafkah untuknya? Bagaimana jika ia tinggal bersama ibunya sebagai seorang single parent? Atau untuk soal lainnya adalah bagaimana jika Reni dan Eva sukanya main layang-layang atau main bola, karena mereka tomboy — atau bahkan tidak mampu membeli sebuah boneka? Apakah perempuan selalu harus bermain boneka dan tidak boleh bermain bola?

Saya rasa, inilah yang dinamakan oleh stereotipe. Sesuai dengan definisi Stuart Hall, stereotipe merupakan representasi yang diyakini mewakili kelompok tertentu terlepas dari benar atau tidaknya. Stereotipe ditanamkan melalui ideologi-ideologi yang dibangun oleh institusi-institusi dan sifatnya terasa sangat alami, memasuki alam bawah sadar manusia secara halus dan cerdik, sangat cerdik. Stereotipe bahwa laki-laki tugasnya mencari nafkah dan perempuan bermain boneka. Contoh kalimat super standar yang diajarkan ketika kita masih SD, bahkan mungkin TK, yang saya pastikan teman-teman semua masih ingat betul adalah : Ayah pergi ke kantor, dan Ibu pergi ke pasar — seolah-olah menegaskan bahwa dunia ayah adalah semua yang berkaitan dengan kegiatan mencari nafkah, sedang ibu lebih ke ranah domestik : pasar dan dapur. Satu lagi saja, contoh kalimat yang sering saya dengar tapi belum pernah saya temukan versi lainnya : Ayah membaca koran. Ayah membaca koran. Sekali lagi deh, AYAH MEMBACA KORAN. Apa ini berarti ibu tidak boleh membaca koran, ya?

Stereotipe yang terbentuk ini rupanya merupakan hasil dari representasi kelompok tertentu, disusupkan dalam institusi pendidikan dan memengaruhi pola pikir masyarakat sejak masih kecil. Sebelumnya, apa sih representasi itu? Menurut Hall (1997), representasi adalah proses dimana makna dihasilkan, dan dengan menggunakan bahasa, tanda dan gambar yang menunjukkan/merepresentasikan sesuatu itu maka makna tersebut dapat dipertukarkan antar budaya. Dalam konteks ini, institusi pendidikan berperan sebagai media yang menggambarkan sebuah kelompok, komunitas, pengalaman, gagasan atau topik melalui perspektif sebuah ideologi atau nilai tertentu. Dalam artikel yang ditulis oleh Gregory S.Jay yang berjudul Knowledge, Power and the Struggle for Representation juga dituliskan bahwa representasi merupakan complex set dari praktik kultural berupa : (1) tekstual maupun pengetahuan; (2) Kapital (material) dan kekuasaan.

Representasi tentu merupakan permainan bahasa, didasari dari pengalaman dan interpretasi seseorang terhadap sebuah hal atau benda. Bahasa digunakan untuk mengomunikasikan hasil representasi tersebut untuk dipertukarkan, sehingga mencapai sebuah kesepakatan akan representasi mengenai suatu hal. Sesungguhnya, tidak sembarang orang bisa memberikan representasi hasil interpretasi pribadinya dan diterima oleh orang lain. Tapi perlu dicatat, bahwa tidak memerlukan naungan institusi besar untuk membuat representasi tersebut. Karena, seseorang yang dianggap berpengaruh, berkuasa, atau dipercayai oleh orang lainpun dapat dijadikan acuan dalam merepresentasikan sesuatu. Contoh “satuan” terkecil dalam hidup kita namun sungguh besar pengaruhnya dalam mengarahkan pola pikir kita (atau tepatnya saya, dan mungkin berbeda bagi teman-teman ya!), adalah Ibu. Walaupun, tentu Ibu mendapatkan influence juga dari mana-mana, termasuk institusi besar seperti sekolah, tapi saya ketika kecil itu memercayai Ibu, bukan sekolah Ibu. Sehingga, representasi bisa dibentuk berdasarkan apa yang merupakan pengetahuan umum dan terbukti secara empiris atau memiliki data tekstual, atau dibentuk berdasarkan kekuasaan atau sistem kapitalisme.

Jika dalam artikel S.Jay dikemukakan praktik-praktik representasi dari institusi pendidikan yang menyinggung perbedaan suku, ras, warna kulit dan lain-lain yang sifatnya meminoritaskan kelompok yang lain, menurut saya yang terjadi di Indonesia sedikit berbeda. Indonesia merupakan negara yang kaya budaya, dan masyarakat sudah terbiasa hidup secara heterogen dan multikultural sehingga institusi pendidikan– sejauh pengamatan saya dan saya akan sangat senang jika ada koreksi– tidak pernah meminoritaskan kelompok lain secara suku, ras dan warna kulit. Tetapi, yang perlu diperhatikan menurut saya adalah “diskriminasi” yang terjadi dalam institusi pendidikan dalam ranah gender dan agama. Diskriminasi gender sendiri sudah saya sebutkan di awal tulisan ini barusan, perihal soal bahasa Indonesia kelas I SD barusan. Sedangkan untuk ranah agama, munculnya konflik di tanah air berkenaan dengan isu keagamaan, khususnya yang terjadi akhir-akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan umat Islam sebagai kelompok dominan di masyarakat, dan merupakan indikasi lemahnya literasi yang diberikan oleh institusi pendidikan terhadap masyarakat beragama, khususnya pula umat Islam mengenai keberagaman, yang mampu meredam ekslusivisme dan menyalakan semangat penerimaan perbedaan di Indonesia.

Sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang diuraikan dalam Undang-Undang Sidiknas perihal penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keragaman, kebudayaan dan kemajemukan bangsa, maka pendidikan multikulturalisme ditengarai perlu untuk diterapkan di Indonesia dimana pendidikan multikultural didefinisikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan sebagaimana dikemukakan oleh Andersen dan Cusher(1994) dalam Mahfud (2008).Sedangkan Hernandez mengemukakan bahwa pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas sosial, politik dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan. Sedangkan menurut Sleeter  dan Grant (2007,2009) dan Smith (2011) dalam Zamroni (2011) bahwa pendidikan multikultural digunakan sebagai pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara holistik memberikan kritik dan menunjukkan kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan dan diskriminasi yang terjadi di dunia pendidikan.

Pendidikan multikultural diharapkan dapat membantu mengatasi konflik-konflik masyarakat yang berkenaan dengan isu SARA, khususnya di Indonesia yang sering terjadi adalah gesekan isu agama tersebut, dan tentu saja peran gender serta memberi pemahaman mengenai hal-hal tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa pendidikan dipolitisasi, dan kalimat ini memberikan nuansa negatif terhadap sistem pendidikan Indonesia. Namun, perlu dipahami bahwa institusi pendidikanpun membentuk dua kubu : pertama adalah kubu yang menerima ideologi dan stereotipe hasil representasi kelompok tertentu sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka yang cenderung positivis, sedangkan kubu kedua adalah kubu kritis yang resisten atau mencoba menyingkap ketidak adilan yang muncul akibat ideologi dan stereotipe hasil representasi tersebut — dan keduanya berasal dari institusi yang sama. Bagi saya tidak ada yang salah dari keduanya. Yang salah adalah ketika kita sebagai manusia memperlakukan kelompok yang lain dengan cara yang tidak baik (entah itu kekerasan fisik maupun mental, menstigmakan mereka secara negatif, mengeksklusi mereka dari kehidupan sosial dan mengenyampingkan hak-hak yang mereka miliki), dan tidak mencoba untuk memahami dan menerima perbedaan juga peran masing-masing serta hidup dengan damai bersama-sama.

Referensi :

Al Arifin, Akhmad H. 2012. Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Praksis Pendidikan di Indonesia (dalam Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi). Vol 1:1 (73-82).

Hakiemah, Ainun. 2007. Thesis : Nilai-nilai dan Konsep Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Islam. UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta.

Jay, Gregory S. 1994. Knowledge, Power and the Struggle for Representation (dalam Jurnal College English). Vol.56:1 (9-29)

Rasisme dalam Media

Media adalah sebuah institusi yang mampu menggiring opini masyarakat, termasuk menciptakan ideologi-ideologi. Ideologi ini sendiri digambarkan oleh Stuart Hall dalam artikelnya yang berjudul The Whites of Their Eyes : Racist Ideologies and the Media sebagai asosiasi dari rangkaian makna yang dipisahkan oleh artikulasi konsep-konsep tertentu. Misalnya, ‘kebebasan’ dimaknai berbeda jika dilihat dari ideologi yang berbeda (seperti individualisme jika dipandang dalam ideologi liberal, atau kesetaraan jika dipandang dalam ideologi sosialis). Ideologi disebutkan oleh Hall tercipta dari alam bawah sadar serta menciptakan kesadaran sosial. Ideologi dapat digunakan untuk mendefinisikan serta membedakan posisi seseorang, di dalam kubu manakah ia berada.

Sekarang, kembali kepada media. Menurut Hall, media yang mampu menciptakan ideologi-ideologi ini juga mampu mendefinisikan ras-ras dan permasalahannya, sekaligus mengklasifikasikan ras tersebut ke dalam kategori-kategori dan menstereotipekannya. Dua jenis rasisme oleh media yang ia kemukakan adalah overt racism dan inferential racism, dimana inferential racism lebih ‘berbahaya’ dibandingkan overt racism. Overt racism berarti rasisme terbuka, yaitu media secara terang-terangan mengeluarkan pandangan dan politik rasis. Sedangkan infential racism adalah rasisme yang terselubung melalui penyajian fakta maupun non-fakta yang sifatnya nampak natural dan tidak terkesan rasis.

Penstereotipean ras ini terjadi dalam media, dapat dilihat dari penggambaran orang hitam sebagai wujud budak yang setia namun terkadang juga penjahat yang tidak bisa dipercaya dan berbahaya. Atau, penggambaran suku-suku primitif yang berwibawa namun juga terkadang digambarkan sebagai sosok yang buas. Beberapa film yang ditengarai merupakan film paling rasis sepanjang masa bisa dilihat dari tautan berikut ya –> klik disini 🙂

Untuk memahami artikel Hall ini, rasanya perlu untuk flash back perihal teori penerimaan pesan miliknya. Dalam teorinya, bagaimana interpretasi audiens sebagai penerima pesan merupakan hal yang penting, karena pemaknaan bergantung pada pengetahuan dan kondisi sosial penerima pesan. Dalam hal ini berarti berlaku tidak hanya penonton media, tetapi termasuk produsen baik pemilik media maupun jurnalis yang memproduksi konten media — karena mereka merupakan penerima ‘kode’ dari sebuah fenomena. Sehingga, konten media yang dibangun tentu tidak lepas dari interpretasi produsen media tersebut. Penikmat media, atau dalam konteks ini adalah masyarakat, mendecodekan pesan yang disampaikan oleh produsen media dengan tiga bentuk : menerima pandangan produsen, menegosiasikan maknanya, maupun menolak pandangan tersebut.

Hanya saja, perlu diingat bahwa media merupakan institusi yang besar dan dikuasai oleh pemilik-pemilik modal dengan kepentingan tertentu. Sehingga, konten yang disajikan oleh media cenderung mendukung kepentingan pemilik media, dan pembentukan konten dibuat seakan berempati pada semua pihak (ini yang dimaksud inferential racism barusan), sehingga turut menggiring opini publik pada penstereotipean ras-ras. Misalnya, majalah Tempo edisi 31 Agustus 2015 mengangkat headline mengenai kedatangan ribuan buruh dari China, seiring dengan berbagai proyek pembangunan di Indonesia. Dengan judul “Selamat Datang Buruh Cina” membuat banyak pihak menuding hal tersebut sebagai bentuk rasisme Tempo terhadap kelompok etnis Cina. Sebutan-sebutan yang meminggirkan etnis Cina seperti “non-pribumi” menunjukkan bahwa mereka distereotipekan oleh media sebagai “The Other”. Stereotipe yang dibentuk oleh media ini kemudian berkembang menjadi realita yang dipercaya oleh masyarakat hingga dewasa ini.

Peran ideologi sangat signifikan terhadap kehidupan sosial, oleh karena itu masyarakat perlu berhati-hari dalam membentuk mindset mereka, terutama yang dipengaruhi oleh media.Segala sesuatu yang nampaknya biasa saja dalam media, jika kita pikirkan lebih dalam ternyata memiliki makna terselubung didalamnya. Menerima mentah-mentah apa yang disajikan oleh media menurut saya bisa berujung pada pembodohan publik, karena itu konten media perlu untuk dikritisi. Penginterpretasian makna pesan yang didasarkan oleh pengalaman dan pengetahuan audiens seperti dalam model Hall menunjukkan bahwa manusia perlu untuk membangun pondasi kuat dari kedua hal tersebut, sehingga kita mampu melihat dari berbagai sisi. Mengkonsumsi media pun sebaiknya tidak dari satu sumber, melainkan dari berbagai sumber untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda.

Referensi :

Hall, Stuart. “The White of Their Eyes : Racist Ideologies and the Media.” In Dines & Humez, pp. 89-93.

http://www.remotivi.or.id/kabar/217/Rasisme-di-Media

http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-81988.pdf

Theory of Sexual Politics

Theory of sexual politics adalah chapter kedua pada buku Sexual Politics (1969) yang ditulis oleh Kate Millett, seorang penulis feminis Amerika. Politik yang ia maksudkan dalam buku ini bukanlah pengertian politik konvensional dalam artian sempit seperti yang selama ini kita ketahui, berkenaan dengan kedudukan di pemerintahan, partai dan rapat-rapat kenegaraan. Politik yang dimaksud dalam buku ini adalah sesuatu yang berkenaan dengan struktur kekuasaan dimana kelompok yang satu dikontrol oleh kelompok lainnya, dimana jenis kelamin atau seks merupakan sebuah kategori status sebagai bukti implikasi dari politik, yang tentu saja pada akhirnya tidak lepas dari apa yang kita kenal dengan sebutan sistem patriarki.

Dalam bukunya ini, Millett mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan sexual politics atau patriarki tersebut melalui 8 paradigma, yaitu secara ideologis, biologis, sosiologis, sistem kelas, ekonomi dan pendidikan, force, anthropologis dan psikologis.

Ideologis

“…based on the needs and values of the dominant group and dictated by what its members cherish in themselves and find convenient in subordinates: aggression, intelligence, force and efficacy in the male; passivity, ignorance, docility, “virtue” and ineffectuality in the female.” (p.26)

Pemerintahan dibentuk berdasarkan kesepakatan, atau paksaan. Sistem patriarki menggunakan efek dari kedua hal tersebut. Kesepakatan tersebut dapat dicapai melalui apa yang disebut dengan “sosialisasi” kepada perempuan dan laki-laki berdasarkan temperamentrole dan status.

Temperament menunjukkan sosialisasi manusia dalam penstereotipean kategori jenis kelamin : maskulinitas dan feminitas dimana keduanya mendukung dominasi kaum laki-laki.

Role menunjukkan peran dari laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin, seperti yang diungkapkan dalam bukunya sebagai berikut : “… in terms of activity, sex role assigns domestic service and attendance upon infants to the female, the rest of human achievement, interest and ambition to the male. The limited role allotted the female tends to arrest her at the level of biological experience. Therefore, nearly all that can be described as distinctly human rather than animal in activity is largely reserved for the male.” (p.26)

Status mengikuti apa yang telah tergambar di atas, dimana perempuan diberikan status yang rendah.

Biologis

Pria memang dianugerahi tubuh yang lebih kuat dan berotot dibanding perempuan. Jika di alam liar, keuntungan ini digunakan untuk menentukan kekuasaan. Tetapi, dalam sistem hidup manusia hal ini bukanlah sesuatu yang dapat memengaruhi “politik” tadi. Dalam hal ini kembali perlu dibedakan antara “jenis kelamin” dan “gender” (dijelaskan di post sebelumnya).

Peran orang tua, peer dan budaya berperan besar dalam pembentukan gender (maskulinitas dan feminitas)  dimana maskulinitas dekat kepada kondisi agresivitas sedangkan feminitas cenderung pasif. Doktrin terhadap seseorang mengenai ke-maskulin-an dan ke-feminim-an yang mereka alami sudah dirasakan sejak kecil, seperti pujian-pujian “cantik, lucu” dan “anak jagoan”, yang merujuk pada psychosexual. Sehingga, perbedaan inilah yang semakin memperkuat sistem patriarki tersebut.

Sosiologis

Sistem patriarki punya tiga institusi yang menaunginya : keluarga, masyarakat dan negara, dengan keluarga sebagai institusi utamanya. Baik masyarakat dan negara mendukung sistem keluarga besar, dimana negara yang agamis dan sekuler sudah menetapkan ayah sebagai kepala keluarga dan status perempuan dalam perkawinan dinyatakan sebagai berikut : “Traditionally, patriarchies granted the father nearly total ownership of wives and children, including the powers of physical abuse and often even those of murder and sale.”(p33) 

Perempuan dan anak-anak juga dinyatakan bergantung kepada laki-laki dan tidak memiliki banyak harta, lain halnya dengan laki-laki yang independen serta memiliki banyak harta.

Sistem Kelas

Menurut sistem kelas ini, di dalam struktur masyarakat dimana status bergantung pada tingkat sosial, ekonomi dan pendidikan, perempuan dapat berstatus lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki — selama perempuan memiliki modal. Namun ini sesungguhnya hanya ilusi, karena dalam sistem patriarki puncak tertinggi tetap adalah laki-laki.

Dalam konteks percintaan misalnya, jika seorang laki-laki mencintai perempuan dalam kasta yang lebih rendah, maka hal itu dapat dimaafkan dan laki-laki akan mensupremasi dirinya menjadi setingkat dengan perempuan tersebut, sehingga status perempuan yang tinggi tersebutpun tidak lepas dari peran laki-laki. Walaupun begitu, dari sistem kelas inipun status perempuan bisa tinggi dengan mengadopsi atribut maskulin — agresivitas; untuk mencapai kekuasaan tersebut dengan memanfaatkan modal-modal tersebut di atas.

Ekonomi dan Pendidikan

If knowledge is power, power is also knowledge, and a large factor in their subordinate position is the fairly systematic ignorance patriarchy imposes upon women. (p.42)

Keterbatasan perempuan dalam mengenyam pendidikan, termasuk melakukan pekerjaan yang sifatnya hi-tech dan berpengaruh besar dalam kehidupan manusia menunjukkan betapa kuatnya sistem patriarki yang berlaku untuk mengukuhkan kekuatan laki-laki.

Perempuan bukannya dilarang untuk bekerja, tetapi pembagian-pembagian arena dimana arena kerja laki-laki biasanya yang bersifat membangun dan memberi pengaruh serta perubahan dalam masyarakat sedangkan perempuan lebih mengarah kepada pekerjaan yang berkaitan dengan kemanusiaan — menunjukkan dimana posisi perempuan sebenarnya, yaitu berada di garda belakang atau supporter. Dari sisi pendapatan pun, di Amerika pendapatan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Force

Sistem legal sesungguhnya menjunjung kesetaraan, namun kenyataannya hukum banyak mengadopsi ketentuan sistem patriarki yang cenderung memberatkan kaum perempuan, dan bersifat tidak adil bagi kaum perempuan. Misalnya, disebutkan di Tokugawa, Jepang, jika seorang istri dari kasta atas berselingkuh dari laki-laki kasta bawah, maka keduanya akan dipenggal tetapi tidak berlaku jika sebaliknya.

Kemudian, sistem aborsi yang tidak dilindungi oleh hukum dan stigma negatif terhadap perempuan yang diperkosa dianggap mengindahkan perasaan perempuan sebagai korban dan keengganan mereka untuk speak up perihal pemerkosaan tersebut.

Antropologis

Mitos dan agama sangat menggambarkan sistem patriarki ini dengan paling jelas menurut saya, terlihat dari pemakaian kata “Him” untuk merepresentasikan Tuhan, dan nabi serta rasul yang kesemuanya adalah laki-laki. Dewa tertinggipun digambarkan sebagai laki-laki, serta mitos-mitos terdahulu yang sifatnya mendiskreditkan perempuan, dan perempuan digambarkan sebagai sumber malapetaka.

Psikologis

A witty experiment by Phillip Goldberg proves what everyone knows, that having internalized the disesteem in which they are held, women despise both themselves and each other. This simple test consisted of asking women undergraduates to respond to the scholarship in an essay signed alternatively by one John McKay and one Joan McKay. In making their assessments the students generally agreed that John was a remarkable thinker, Joan an unimpressive mind. Yet the articles were identical: the reaction was dependent on the sex of the supposed author. (p.55)

Sebuah tesis yang sama dan ditulis oleh John McKay yang berpura-pura ditulis oleh John dan Joan — laki-laki dan perempuan, dicobakan untuk dipelajari oleh mahasiswa dan hasilnya mengejutkan dimana secara psikologis mereka menstigmakan karya perempuan tidak lebih baik dibanding karya laki-laki, dan laki-laki sudah pasti lebih cerdas. Perempuan masih dianggap rendah, dan jika perempuan ingin sukses maka dia harus mampu mendekati laki-laki yang secara status lebih tinggi secara seksual (fenomena ini terjadi di ibukota Jakarta. Coba saja perhatikan ketika jam makan siang di daerah Sudirman/Senayan, laki-laki dengan posisi staff dan sejenisnya cenderung lebih banyak makan siang di kantor dan kantin, sedangkan perempuan mengikuti bosnya pergi makan di tempat bergengsi dengan mobil mewahnya.) Well, tidak semua perempuan bersikap seperti itu, namun secara psikologis masyarakat sudah menganggap hal seperti itu adalah hal yang lumrah terjadi.

 

Sumber :

Millett, Kate. Sexual Politics (1969) Granada Publishing. The Second Chapter.

https://radicalhubarchives.wordpress.com/2012/01/17/sexual-politics-part-ii/

 

 

 

 

Perempuan = Kelompok Minoritas?

Minoritas bukan sekedar perkara menghitung kuantitas suatu kelompok, mereka yang berjumlah sedikit dikatakan minoritas. Minoritas, tidak sesederhana itu. Saat kita mencoba mendefinisikan minoritas, kehadiran diskriminasi menjadi indikator yang dapat mengidentifikasikan apakah kelompok tersebut merupakan kelompok minoritas atau bukan. Sehingga, dapat jelas mengapa perempuan yang konon katanya secara kuantitas tiga kali lipat lebih banyak daripada laki-laki di dunia ini justru digolongkan sebagai kelompok minoritas.

Dalam artikel Helen Mayer Hacker yang berjudul : Women as a Minority Group, dituliskan bahwa Louis Wirth — seorang ahli sosiologi Amerika, menemukan bahwa minoritas bukan sebuah konsep statistika atau hanya sekedar menunjukkan kelompok yang teralienasi. Kembali, minoritas tidak sesederhana itu. Definisi Wirth mengenai minoritas adalah sekelompok manusia yang dikarenakan wujud fisik dan karakteristik budayanya, terasingkan dari masyarakat di mana mereka tinggal dan menerima perlakuan berbeda serta tidak adil, dan untuk itu mereka menganggap diri mereka sendiri sebagai sebuah objek diskriminasi.

Terkadang seseorang bahkan tidak sadarkan diri bahwa mereka termasuk ke dalam golongan minoritas, baik karena mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang didiskriminasi ataupun mereka justru mengakui kebenaran dari perlakuan berbeda yang diberikan kepada mereka dan menganggapnya sebagai suatu kewajaran. Jadi, minoritas bukan sesuatu yang absolut, tergantung dari sudut pandang mana kita memandang sebuah fenomena. Terkadang, justru atribut minoritas tersebut disematkan oleh peneliti yang bahkan objeknya tidak merasa bahwa diri mereka termasuk ke dalam golongan minoritas.

Perempuan, seringkali digolongkan menjadi kelompok minoritas oleh sebab mereka banyak mengalami perlakuan yang berbeda dengan kaum laki-laki. Perempuan dari sisi ekonomi dikatakan walaupun bisa berjaya, namun tidak akan pernah berada di posisi teratas karena mereka akan selalu bekerja dibawah pengawasan laki-laki. Begitupun di bidang pendidikan yang beberapa jurusan membatasi kursinya untuk kaum perempuan seperti di bidang arsitektur dan kesehatan (saya pribadi tidak tahu apakah pendapat yang disampaikan Hacker ini juga terjadi di Indonesia, mohon info jika teman-teman mengetahuinya ya!). Begitu pula dengan aspek yang lainnya.

Dalam artikelnya, Hacker mencoba membandingkan persamaan status kasta perempuan dengan kelompok negro yang keduanya ditengarai sebagai kelompok yang terdiskriminasikan. Baik negro dan perempuan dikatakan secara penampilan memiliki perbedaan, secara intelejensi juga lebih rendah, lebih emosional, lemah dan tidak berdaya, memiliki tempatnya sendiri, memiliki keterbatasan dalam hal pendidikan dan pekerjaan, politik dan sosial, dan juga tidak mudah dikritik atau sensitif.

Dalam kelompok perempuan itu sendiri, perempuan juga dibedakan kembali dengan perempuan lainnya yang secara status dan ekonomi mereka anggap lebih rendah dari mereka. Contohnya adalah dengan adanya status “ibu rumah tangga” dengan “wanita karir”. Saya rasa, diskriminasi terhadap kelompok perempuan ini memang nampak sangat jelas jika kita membicarakan soal role mereka di masyarakat. Hanya, kembali sudut pandang yang dapat menentukan yang manakah yang disebut minoritas — karena sadar atau tidak, laki-laki pun mendapatkan perlakuan yang berbeda dari perempuan! Gerakan feminisme itu sendiri yang sesungguhnya membuat perempuan mengetahui bahwa mereka adalah minoritas, untuk menuntut hak yang sama dengan laki-laki.

Artikel Hacker kelihatannya ditulis pada masa yang berbeda, sehingga tidak cukup mumpuni untuk merepresentasikan kondisi yang terjadi saat ini. Sekalipun perbedaan antara laki-laki dan perempuan khususnya di Indonesia memang masih terjadi, namun ada hal-hal yang semakin hari semakin bias nilainya. Hacker juga nampaknya membahas role perempuan dan laki-laki berdasarkan jenis kelamin semata dan menilainya secara mutlak. Sehingga, pertama-tama perlu dibedakan antara jenis kelamin dan gender untuk memahami fenomena di atas, karena ada keterkaitan antara perbedaan gender dengan ketidak adilan gender yang berdampak pada struktur sosial di masyarakat.

Pada dasarnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat dibedakan melalui konsep jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin merupakan kriteria pembeda berdasarkan fisik alamiah (dilihat dari fungsi reproduksi), sedangkan gender merupakan kriteria pembeda berdasarkan fungsi sosio-kulturalnya. Gender memang berkaitan dengan jenis kelamin, namun tidak selalu berhubungan dengan perbedaan fisiologis. Ketika gender membagi atribut dan pekerjaan ke dalam kelompok “feminim” dan “maskulin”, korelasi antara feminim = perempuan dan maskulin = laki-laki bukanlah sebuah korelasi yang absolut.
Hubeis (2010:71) memaparkan bahwa memang ada perbedaan mendasar antara perempuan dan laki-laki dalam ciri biologis yang primer dan sekunder. Ciri biologis primer bisa dikatakan sebagai ciri yang merupakan “bawaan dari sananya”, sesuatu yang tidak bisa diubah karena memang Sang Pencipta sudah memberikannya seperti itu — lain halnya jika kita memaksa melawan kodrat Ilahi :p. Sedangkan ciri sekunder merupakan sesuatu yang tidak mutlak, seperti misalnya suara halus dan rambut panjang bukan atribut khusus perempuan, tetapi laki-laki juga bisa memilikinya. 

Gender, merupakan sesuatu yang tidak mutlak dan universal dan cenderung bervariasi dari waktu ke waktu walau tidak dapat dipungkiri gender menjadi dasar pembagian kerja di semua masyarakat. Yang mesti diingat adalah gender tidak identik dengan jenis kelamin. Gender dapat beroperasi dalam jangka waktu cukup lama di masyarakat karena ada sistem kepercayaan gender yang mengatur definisi feminitas dan maskulinitas, termasuk pengstereotipean laki-laki dan perempuan. Bagaimana perempuan semestinya bersikap dan bagaimana pula seharusnya laki-laki.

Kebudayaan memiliki peran penting dalam melanggengkan sistem ini, dimana budaya mengatur persepsi mengenai citra yang “semestinya” dimiliki laki-laki dan perempuan. Walaupun gender tidak universal, rupanya memang dari penelitian Williams dan Best (dikutip dari Deaux&Kite dalam Susilastuti, 1993 : 31) dikatakan bahwa dari 30 negara yang menampilkan konsensus tentang atribut laki-laki dan perempuan mengungkapkan “generalitas pankultural” itu ada. Laki-laki dipandang sebagai makhluk yang lebih kuat dan aktif serta ditandai oleh kebutuhan besar akan pencapaian, dominasi, otonomi dan agresi. Sebaliknya perempuan dipandang sebagai lebihlemah dan kurang aktif, lebih menaruh perhatian pada afiliasi, keinginan untuk mengasuh dan mengalah. 

Dapat disimpulkan bahwa budaya turut andil dalam melanggengkan sistem patriarki dan menempatkan perempuan dalam posisi minoritas. Namun kita tidak dapat memandang dengan sebelah mata, karena pergeseran nilai maskulin dan feminim, sesuai dengan pandangan bahwa gender tidak mutlak, tidak universal dan cenderung bervariasi dari waktu ke waktu tersebut, semakin nampak jelas di zaman modern ini dimana “pantas” dan “tidak pantas” berkenaan masalah role oleh perempuan dan laki-laki semakin bias. Kini mulai banyak perempuan yang diakui hidup lebih mandiri dan berjaya dibanding laki-laki. Kini bahkan perempuan sudah bisa membentuk ekonominya sendiri! Sebut saja, Catherine Hindra Sutjahyo – CEO Zalora, Diajeng Lestari – Founder HijUp, bahkan Indonesia pernah dipimpin oleh presiden wanita Megawati Soekarno Putri, yang tidak bisa ditampik pengaruhnya dalam dunia politik dan pemerintahan hingga saat ini masih cukup besar. Bukan tidak mungkin, suatu saat peran perempuan dan laki-laki bisa saling bertukar, dan perempuan bukan lagi bagian dari kelompok minoritas.

Jadi, bagaimana? Apakah perempuan adalah termasuk ke dalam kelompok minoritas? 🙂

Referensi :

Hacker, Helen M. 1951. Women as a Minority Group.  ArticleinSocial Forces 30(1):60-69

https://www.academia.edu/7324971/KONSEP_SEX_DAN_GENDER

Review : MEDIA by Arjen Mulder

on20the20mediaGambar dipinjam dari sini

 

Media merupakan perantara untuk mencapai yang lain. Artinya, segala hal di dunia ini yang sifatnya menghubungkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain sederhananya dapat disebut sebagai media. Misalnya, udara merupakan media dalam penyampaian suara, karena udara membantu suara merambat sehingga getaran suara yang keluar melalui pita suara dapat mencapai telinga orang lain. Bahkan seluruh objek di alam semesta ini saling berkomunikasi melalui media gravitasi, cahaya maupun radiasi. Termasuk pula bahasa, gemerisik daun, lolongan anjing dan lain-lain yang dipersepsikan menjadi sebuah pesan dalam sistem kognisi manusia.

Bagi Marshall McLuhan (1964), media adalah sebagai perpanjangan dari indera kita ke ranah publik. Indera di sini bukanlah hanya penciuman, penglihatan dan sebagainya, karena pada dasarnya tubuh kita sendiri memiliki banyak sekali ‘rasa’ di dalamnya, seperti kadar gula darah, hormon, tingkat keasaman dan lain-lain yang membantu menciptakan keseimbangan tubuh dan memacu agar sel-sel dalam tubuh aktif bergerak. Media dapat juga berupa teknologi maupun perpanjangan tubuh lainnya yang sifatnya artifisial.

Di era modern, dalam bidang seni khususnya seni lukis mengalami beberapa perkembangan. Sebelumnya teknik lukis menekankan pada goresan-goresan yang membentuk sebuah gambar dengan objek yang jelas atau dikenal dengan aliran realisme, di awal 1860an Monet mencoba menampilkan gaya baru dalam melukis dengan menekankan pada warna-warna yang menampilkan ilusi cahaya dengan pilihan gradasi warna terang — yang kemudian dikenal dengan aliran impresionisme. Hingga pada awal abad 20, sang maestro Pablo Picasso memperkenalkan aliran kubisme, dimana sebuah gambar utuh seakan terbuat dari potongan-potongan asimetris membentuk sebuah lukisan bercorak abstrak. McLuhan kemudian mendapatkan gagasan setelah mempelajari aliran lukisan ini, dan menyatakan bahwa : MEDIA ADALAH PESAN. McLuhan mendapatkan esensi teori media miliknya melalui seni modern, dimana media sangat berperan penting dalam pembentukan persepsi pada alam bawah sadar manusia.

Ada efek-efek tertentu di luar media (ekstramedia) yang dirasakan, yang muncul manakala sebuah pesan dikirimkan melalui media tertentu. Efek ini tentu tidak direpresentasikan oleh media itu sendiri sebenarnya, karena jika seperti itu maka ini termasuk dalam bagian intermedia itu sendiri. Akan tetapi, efek-efek ini akan terasa justru melalui media tersebut, dan efek yang muncul akan berbeda pada tiap media dan tiap individu. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman mendengarkan sebuah lagu atau melihat sebuah lukisan. Kita tidak lagi hanya sekedar melihat dan mendengar, namun akan ada titik dimana kata-kata yang disampaikan dalam lirik lagu ataupun objek gambar yang terlukis dalam sebuah lukisan tidak lagi berarti : dengan mengagumi hasil karya tersebut dan kita merasakan alangkah bersyukurnya kita dapat hidup. Hubungan antara manusia dengan teknologi media sifatnya simbiosis. Manusia menciptakan teknologi, dan teknologi menciptakan manusia dari sisi kognisi, afeksi dan tindakan sehingga hal ini menciptakan sebuah ekologi media.

Dari sisi teknologi, tentunya media itu sendiri mengalami perkembangan. Dimulai dari era pers hingga munculnya radio kemudian televisi dan kini internet, media mengalami puncak kekuatannya sejak awal 1980an. Ketika masa itu, kamera televisi mulai dibawa masuk ke dalam gedung parlemen sehingga mengakibatkan perubahan sikap para menteri tersebut menjadi sopan dan beradab. Di sisi lain, konten-konten yang disajikan dalam media juga mulai mengalami perubahan dengan penyesuaian antara kriteria topik dan hiburan. Hingga pada akhirnya, media baru muncul sebagai bentuk dari hibridisasi media-media yang sebelumnya telah ada. Jadi, meskipun dikatakan sebagai media baru, yang ada di dalamnya hanyalah merupakan software yang terbentuk dari remediasi media-media yang muncul sebelumnya dalam bentuk yang lebih praktis dan bersifat mudah dibawa dan digunakan di manapun.

Pada akhirnya, seluruh elemen kehidupan ini, apapun yang ada di dunia ini dapat menjadi media untuk mencapai suatu tujuan tertentu bagi siapapun tanpa terkecuali. Proses penginterpretasian makna dari pesan itu sendiri terjadi dalam kognisi penerima pesan, sehingga menjadi penting pula bagaimana proses pertukaran kognisi antara penuang pesan dalam media dengan penerima pesan melalui media tersebut, disamping bagaimana sebuah media dapat mempengaruhi pemaknaan suatu pesan. Walaupun begitu, benar adanya bahwa sebuah media turut memberikan andil dalam memberikan pemaknaan bahkan efek tertentu baik secara sosial, ekonomi maupun politik apabila sebuah pesan disampaikan dalam media yang tepat. Dalam kaitannya dengan kelompok yang termarginalkan, sebagai entitas yang suaranya kerap terpinggirkan, menjadi penting untuk mempelajari dan menggunakan media-media yang cocok bagi mereka untuk menyuarakan pendapat, membuktikan eksistensi diri bahkan mengangkat derajat dirinya di masyarakat.

 

Referensi :

Murden, Aljer. 2006. Article : Theory Culture Society. London : SAGE. (23,289).